Ujarku.co – Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja Tim Satuan Tugas (Satgas) Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Meski langkah tersebut dinilai progresif dan patut diapresiasi, ia menegaskan pengawasan harus tetap dijaga agar potensi penyimpangan tidak kembali muncul di masa mendatang.
“Kita mengapresiasi Pemkot Samarinda sudah mengadakan Tim Satgas SPMB supaya tidak ada penyimpangan dalam proses penerimaan murid baru, khususnya di tahun 2025-2026,” ujar Ismail saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (30/6/2025).
Ia menambahkan, inisiatif tersebut bisa jadi merupakan satu-satunya di Kalimantan Timur (Kaltim) yang benar-benar serius dalam memastikan proses penerimaan siswa berlangsung bersih dan transparan.
Menurutnya, DPRD Samarinda memiliki fungsi utama dalam pengawasan, termasuk terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan siswa. Ia menyebut sejauh ini tidak ada laporan masyarakat terkait penyimpangan. Namun, tidak adanya laporan bukan berarti seluruh proses telah berjalan sempurna.
“Selama kita turun juga, sebetulnya kalau mengamati, melihat, ya tidak ada laporan dari masyarakat. Kita menganggap ini berjalan dengan lancar dan baik,” bebernya.
Ismail mengungkapkan pihaknya juga mendapat laporan langsung dari sejumlah kepala sekolah, yang menyebut proses penerimaan siswa tahun ini berjalan tanpa intervensi ataupun praktik-praktik tidak sehat seperti ‘titipan kursi’ atau penyalahgunaan kuota. Hal ini dianggap sebagai kemajuan yang patut dijaga konsistensinya.
“Tahun ini betul-betul penerimaan itu pure, tidak ada kemudian upaya biasa ada macam-macam lah ya, ada penitipan kursi lah, ada orang dalam, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ia menyebut tahun ini adalah salah satu momen langka di mana integritas sistem seleksi benar-benar dirasakan oleh para pemangku kepentingan di sekolah.
Namun begitu, Ismail juga menyinggung dampak tidak langsung dari seleksi yang terlalu ketat di sekolah negeri terhadap eksistensi sekolah swasta. Ia menilai pemerintah harus memperhatikan keseimbangan daya tampung, agar tidak menimbulkan efek domino yang merugikan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi salah satu titik evaluasi yang perlu ditelaah lebih dalam.
“Penyelewengan dalam hal penerimaan siswa baru yang harusnya kemudian rombelnya sekian kemudian ditambah dan macam-macam, itu juga berefek ke teman-teman di sekolah swasta,” tutupnya.(Adv)
