Ujarku.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin mendekat, dan para kontestan berlomba meraih simpati masyarakat.
Namun di tengah gencarnya kampanye, muncul pertanyaan kritis, apakah suara minoritas akan benar-benar didengar atau hanya sekadar formalitas?
Pertanyaan ini dikemukakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim dan membahas isu-isu yang sering terlupakan dalam pemilu, terutama tentang hak-hak minoritas.
Pendeta Hendra Kusuma, menuturkan kesulitan yang dialami umat Kristen dalam mendirikan rumah ibadah. Menurutnya, meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, perizinan sering kali dipersulit oleh birokrasi.
“Berapa kali umat Kristen kesusahan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah? Padahal, seluruh persyaratan administrasi sudah dikantongi,” ungkap Hendra, Jumat (11/10/2024).
Hendra juga menyayangkan minimnya perhatian dari para kandidat Pilkada terhadap kelompok minoritas agama.
“Kami ingin ada program inti yang mencakup seluruh agama, bukan hanya sebagai tambahan. Paslon hanya memberikan program untuk agama mayoritas saja,” katanya.
Menurutnya, Kaltim memerlukan pemimpin yang benar-benar memahami pentingnya toleransi dan kebebasan beragama tanpa diskriminasi.
“Kaltim butuh orang yang punya hati dan pikiran untuk toleransi dengan minoritas, bebas diskriminasi, kebebasan beragama, dan berkeyakinan,” ujar Hendra.
Ia menegaskan siapapun pemimpin yang terpilih, harus memiliki komitmen kuat terhadap inklusivitas.
Di sisi lain, Willy Sam, seorang penggiat isu interseksionalitas, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap para kontestan Pilkada yang belum memberikan perlindungan berarti bagi kelompok minoritas gender.
“Isu gender dan orientasi seksual hanya menjadi ‘gorengan’ untuk meraup suara, bukan untuk melindungi hak-hak minoritas interseksionalitas,” ujarnya.
Menurut Willy, aturan-aturan yang ada justru cenderung memperkuat diskriminasi dan membatasi hak-hak kelompok minoritas gender.
Willy menggambarkan realitas yang dihadapi teman-teman komunitas trans-intersex yang kerap mengalami perlakuan diskriminatif.
“Harapan kami hanya ingin bisa hidup seperti masyarakat lainnya, duduk dengan tenang di Tepian Mahakam tanpa didatangi Satpol PP yang mengira kami ‘jual diri’,” kata Willy.
Ia berharap agar Pilkada kali ini membawa perubahan yang nyata bagi komunitasnya.
Baik Hendra maupun Willy menyampaikan rasa pesimis mereka terhadap janji-janji yang diberikan para kandidat. Menurut Willy, janji-janji tersebut terdengar terlalu manis namun tak memberikan solusi yang nyata.
“Sama-sama umbar janji manis, lama kelamaan bisa dapat diabetes,” sindirnya.
Ia mengkritik para kandidat yang lebih fokus pada janji-janji populis tanpa memperhatikan masalah mendasar yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas.
Meski demikian, mereka masih menyimpan secuil harapan akan pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa perubahan.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
