Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengajukan empat lokasi strategis kepada pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan.
Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Kaltim, menyampaikan SR akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah bertugas dalam penyiapan sarana seperti lokasi, tenaga pendidik, hingga proses rekrutmen siswa.
“Sekolah Rakyat ini tanggung jawab pembangunannya di tangan pusat, tapi daerah punya peran penting dalam penyediaan lahan, guru, serta dukungan operasional lainnya,” ujar Sri Wahyuni, Senin (7/5/2025).
Empat lokasi yang diajukan untuk pembangunan SR meliputi:
1. Lahan milik Pemprov Kaltim di Bukit Biru, Tenggarong (seluas 8,7 hektare),
2. Aset milik Pemkab Kutai Kartanegara,
3. Tanah milik Pemkot Samarinda,
4. Lahan dari Pemkab Penajam Paser Utara (PPU).
Sri menjelaskan saat ini proses teknis seperti penyusunan dokumen administrasi, perizinan, dan kelayakan lokasi sedang dilakukan, khususnya untuk lahan di Tenggarong yang telah disiapkan lebih awal oleh Pemprov.
“Saat ini tim tengah merampungkan tinjauan teknis dan uji kelayakan sebagai bagian dari persiapan tahap tiga pembangunan SR di Kaltim. Analisis dampak lingkungan dan izin bangunan juga sedang diproses,” jelasnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kategori miskin ekstrem, dengan jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau sederajat. Konsep ini diharapkan bisa menjadi solusi konkret agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi terpaksa putus sekolah.
“Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin membangun generasi masa depan yang punya daya saing, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga mereka,” tutup Sri Wahyuni.(*)
Penulis: Devi Mogot
