Ujarku.co – Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) terus menjadi salah satu langkah strategis Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin sore (2/12/2024), Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Dady Ruhiyat, menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk mendukung program ini.
Menurut Dady, keberhasilan Kaltim dalam menjalankan FCPF-CF tidak lepas dari peran kepala daerah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan pembangunan rendah emisi.
“Kita beruntung, sejak awal program ini berjalan, dukungan dari kepala daerah seperti Gubernur Awang Faroek hingga Gubernur Isran Noor sangat luar biasa. Kita berharap Gubernur berikutnya juga memiliki visi yang sama agar program ini tetap berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Dady.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari program ini bukan hanya soal pendanaan, melainkan untuk menjaga kelestarian hutan yang tersisa.
“Dari total 12,7 juta hektare hutan di Kaltim, kini tinggal 6,5 juta hektare. Hutan memberikan jasa lingkungan yang tak tergantikan. Jadi, menyelamatkan hutan adalah prioritas utama,” jelasnya.
Faktor kolaborasi juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dady mengapresiasi sinergi antara berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, hingga kampus-kampus.
“Kaltim telah menunjukkan kolaborasi yang sangat baik. Tidak ada sekat antara pemerintah daerah, NGO, maupun sektor swasta. Semua terintegrasi,” katanya.
Mengenai dana advance payment sebesar USD 20,9 juta yang telah diterima oleh beberapa desa, Dady menjelaskan bahwa penerimaan lanjutan akan bergantung pada kinerja dan pelaporan mereka.
“Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai target. Ini sebenarnya bagian dari uji coba skema Benefit Sharing Plan (BSP),” tambahnya.
Dady juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Tanpa integrasi kebijakan ini, tidak mungkin program seperti FCPF-CF dapat berjalan. Kaltim telah menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal ini,” katanya.
Dengan tersisa lebih dari setengah luas hutan yang ada, Dady berharap semua pihak terus menjaga semangat dan komitmen yang telah dibangun.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat. Keselamatan hutan adalah keselamatan kita bersama,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
