Ujarku.co – Massa dari berbagai elemen buruh dan rakyat kecil turun ke jalan dalam aksi “Buruh Bersatu Lawan Oligarki” di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/5/2025).
Di tengah deretan tuntutan, suara paling lantang justru datang dari rakyat kecil seperti Jaizuli (66), pedagang pasar subuh yang merasa hidupnya sedang dihabisi perlahan oleh kebijakan pemerintah.
“Saya ini biayai anak kuliah dari hasil jualan subuh. Kalau dipindah, penghasilan saya hilang. Mau bayar kuliah pakai apa?,” ujar Jaizuli.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah berupaya memindahkan pedagang Pasar Subuh dari Jalan Yos Sudarso ke Pasar Beluluq Lingau di Jalan PM Noor, namun Jaizuli menilai lokasi baru itu sepi dan jauh, mengancam matinya nafkah para pedagang.
“Kalau sepi, penjual bubar. Mau makan apa kami? Ini bukan solusi, kalau gitu pemerintah itu sama aja membunuh ekonomi rakyat, gak bisa kasih yang lebih layak malah digulung penghasilan kita,” ucapnya.
Ia merasa pemerintah tak pernah benar-benar berpihak pada rakyat.
“Pokoknya pemerintahnya maunya maksa,” tambah Jaizuli.
Jaizuli hanya satu dari sekian wajah perlawanan. Baginya, pasar subuh adalah hidup.
“Pembelinya tak tanyai semua gak setuju, kejauhan katanya. Kalau sepi akhirnya penjual bubar terus kayak apa. Memikirkan rakyatnya dari mana?,” tanyanya.
Ia menutup dengan harapan sederhana yakni hidup yang layak.
“Sebetulnya dari pada dipindah mending di tata rapi aja ditempat yang lama biar lebih bagus, solusi yang sebaiknya bagaimana selain digusur, gak langsung dipindah kesana terus pembeli gak ada. Pasar subuh itu selesai jam 9 pagi, gak ganggu siapa-siapa,” tutupnya lantang.
Sementara itu, dalam orasi Komite Rakyat Berlawan menegaskan aksi ini sebagai perlawanan terhadap sistem kapitalisme dan oligarki yang makin menindas kelas buruh dan rakyat kecil.
Iqbal, Humas Komite, menyebut sistem ekonomi yang ada tak mampu menciptakan kesejahteraan.
“Segelintir orang hidup mewah, sementara jutaan buruh dibiarkan lapar,” katanya.
Kondisi buruh Indonesia makin terpuruk, upah riil menurun, ketimpangan kekayaan melebar, sektor manufaktur melemah, PHK meningkat, pekerja terjebak di sektor informal, dan kini sistem kerja gig makin memperparah ketidakstabilan hidup.
Aksi ini juga menyerukan pencabutan UU Cipta Kerja, penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan pengesahan UU yang melindungi masyarakat adat, buruh rumah tangga, dan jurnalis.
Menurut Iqbal, pemerintah tak lagi berpihak pada rakyat.
“Oligarki merusak negeri ini dari ruang gelap. Undang-undang disusun bukan untuk rakyat, tapi demi laba,” ucapnya.
Hari Buruh tahun ini menjadi panggung rakyat kecil bersuara. Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2025.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
