Kemesraan Gubernur Kaltim dan Influencer Berbau Janji Politik, Kini Masuk Radar TGUPP

Rudy Mas'ud, Gubernur Kaltim (kiri), Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim (kanan)./IST

Ujarku.co – Wacana masuknya influencer ke dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Rudy Masud dan Seno Aji, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, mulai memicu perhatian di kalangan publik.

Pola Rudy Masud menjadikan para influencer sebagai corong penyebaran visi misi program kerja telah terlihat sejak kampanye Pilkada Kaltim 2024.

Setelah sukses duduk di kursi Gubenur Kaltim, kehadiran para influencer ini kian mentereng.

Terbukti para influencer kerap hadir di berbagai program kerja pemerintah, seperti diundang khusus di acara halal bi halal Pemprov Kaltim, launching program Gratispol, hingga diduga turut diajak dalam kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke kabupaten/kota.

Sejumlah influencer hadir di acara halal bi halal Pemprov Kaltim/HO

Silviana Purwanti, Pengamat Komunikasi Publik dari Universitas Mulawarman, menilai kedekatan jarak yang dibangun Gubernur Kaltim dengan para influencer sebagai bentuk adaptasi komunikasi era digital.

Menurutnya, dalam perkembangan komunikasi digital yang kian pesat, kerja sama pemerintah dan influencer kerap diperlukan guna menjangkau khalayak lebih luas, terutama kalangan generasi muda yang gandrung pada media sosial.

Meski begitu baik pemerintah maupun influencer harus tetap menjaga integritas dan profesionalitas.

“Kalau dibilang pemerintah atau gubernur merawat influencer, saya mau bilang tetap jaga integritas profesionalismenya walaupun sekarang di era digital, walaupun kita harus bisa beradaptasi. Kalau pemerintahnya itu harus tetap eksklusif,” kata Silviana Purwanti saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Jumat (25/4/2025).

Silviana menyebut sepak terjang influencer di pemerintah daerah turut juga berpotensi menjadi dua mata pisau, lantaran maraknya media sosial mengejar viral dan FYP kadang tanpa didahului filter data dan tidak adanya gatekeeper seperti media konvensional.

Kehadiran sejumlah influencer dalam acara launching Program Gratispol

“Tetapi sekarang kan semua dalam genggaman. Anggaplah jadi FYP. Jadi semua merasa bahwa ini gangguan padahal sebenarnya sejak zaman dahulu, hal ini sudah ada. Tetapi tidak semeriah sekarang, karena tidak adanya gatekeeper kalau dalam konteks media, tidak ada filter untuk itu. Semua bebas beropini, semua bebas menulis begitu,” jelasnya.

Terkait kabar adanya rencana Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim memasukan sejumlah influencer ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Silviana menyebut hal tersebut dapat menjadi persoalan, berbicara terkait kapasitas influencer dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau menurut saya apalagi ini tidak capable (kemampuan) di bidangnya. Padahal dia tidak capable dan tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau pemerintah itu terlalu tergantung pada influencer tertentu, apalagi konteksnya menjadi bagian dari tim percepatan, kesan yang dilihat ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” paparnya.

Sebelumnya, Seno Aji Wakil Gubernur Kaltim, memberi kode akan memasukkan sejumlah influencer ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Saya belum tahu. Mungkin ada satu dua. Bisa berkurang, bisa bertambah,” sebut Seno Aji.

Rudy Masud mengundang sejumlah influencer dalam acara pemaparan visi misi calon

Kembali ke Silviana Purwanti, Kaprodi Ilmu Komunikasi Unmul. Menurutnya, kehadiran sejumlah influencer di TGUPP memiliki risiko besar bagi Gubernur Kaltim, salah satunya resiko persepsi pencitraan bahwa kolaborasi pemerintah dan influencer ini tidak dikelola secara transparan.

“Jadi masyarakat itu menilai bahwa aktifitas tersebut hanya untuk membangun citra, bukan untuk menyelesaikan persoalan yang nyata di depan mata. Akhirnya publik menilai keputusannya ini hanya berupa langkah politis bukan profesional,” ulasnya.

“Jadi memang kalau tidak kompeten di bidang tertentu, dia dibaratkan masuk aja langsung tidak mengerti yang mau dibicarakan apa yang mau dikerjakan apa. kesannya hanya popularitas. Tata kelolanya menjadi tidak sehat,” lanjutnya.

Terkecuali jika kehadiran influencer di tubuh TUGPP mendapatkan tugas khusus dari Gubernur Kaltim, menjadi juru bicara di bidang media. Maka hal itu akan menghilangkan atau mengurangi kesan negatif kepada Pemprov Kaltim.

“Kecuali kalau ada pesan yang disampaikan oleh gubernur, bahwa influencer ini masuk di bagian percepatan hanya sebagai juru bicara di bidang media,” tegasnya. (*)

Penulis: AB

Editor: Redaksi Ujarku.co

Tag Berita

Bagikan

Komentar