Ujarku.co – Calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 01, Hadi Mulyadi, tampaknya kurang senang dengan statistik yang disorot oleh rivalnya, Seno Aji, terkait kesetaraan gender di Kaltim.
Respon Hadi muncul dalam Debat Pilkada 2024 kedua, ketika Seno menjawab pertanyaan tim panelis mengenai pemberdayaan kelompok rentan dan kesetaraan gender.
Tim panelis mengungkap fakta yang sulit ditelan, mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim pada 2023 terpuruk di posisi 32 dari 34 provinsi, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kian meningkat dari 551 kasus pada 2021 hingga 1.108 kasus pada 2023.
Panelis bertanya bagaimana pasangan calon akan menangani situasi tersebut, termasuk langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi korban, dan memastikan penegakan hukum yang tegas.
Seno Aji merespons dengan tegas, mengkritik alokasi anggaran Pemprov Kaltim yang dianggapnya tidak maksimal dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
“IPG kita berada di peringkat 32 dari 34 provinsi, kasihan sekali,” ucapnya tajam.
Menurut Seno, kondisi tersebut ironis, mengingat Kaltim memiliki anggaran yang besar dan IPM yang tinggi. Bersama pasangannya, Rudy Mas’ud, Seno menawarkan program SAKTI (Satu Akses untuk Kalimantan Timur) sebagai solusi, dengan janji untuk membangun platform informasi bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia juga menyoroti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan terhubung langsung dengan aplikasi SAKTI, sehingga masyarakat dapat melaporkan insiden kapan saja.
Namun, Hadi Mulyadi menepis kritikan tersebut, menyatakan selama kepemimpinan Isran Noor dan dirinya, perhatian terhadap kesetaraan gender sudah terbukti nyata. Dengan percaya diri, Hadi memaparkan dua dari enam Sekda perempuan di Indonesia saat ini berada di Kaltim, semua ditunjuk di masa kepemimpinan Isran dan dirinya.
Selain itu, ia menyebut sejumlah pejabat perempuan telah ditempatkan di berbagai eselon strategis.
“Kami sudah memberi bukti, bukan janji. Data tadi mungkin kurang tepat, pahamlah ikam?” sentil Hadi.
Tidak mau kalah, Seno menegaskan data yang ia ungkap bukan karangan belaka.
“Data ini asli, saya dapatkan langsung dari pertanyaan panelis,” tegasnya.
Ia menambahkan aplikasi SAKTI akan menghilangkan birokrasi panjang dalam melaporkan kasus kekerasan.
“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat langsung melapor tanpa harus melewati jalur birokrasi yang berbelit,” pungkas Seno.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
