Ujarku.co – Hujan deras yang mengguyur Samarinda pada 12 Mei 2025 kembali menyebabkan banjir di hampir seluruh wilayah kota. Kondisi ini mendorong Komisi III DPRD Samarinda untuk meminta langkah tegas dari pemerintah kota melalui sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Aan Andriansyah, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Ia menyebutkan lima OPD yang harus duduk bersama dan menyusun strategi terpadu, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Saya selalu sampaikan, lima OPD ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka harus duduk satu meja, karena semuanya saling berkaitan,” tegas Aan dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, Dinas PUPR memegang peranan sentral dalam pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan sistem drainase dan tata kota. Ia menilai jika PUPR keliru dalam perencanaan dan pembangunan, maka dampaknya bisa merugikan kota secara keseluruhan.
Namun, Aan menambahkan bahwa penanganan banjir bukan semata tanggung jawab PUPR. BPBD, kata dia, memiliki kapasitas untuk melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, yang seharusnya menjadi acuan dalam perencanaan ruang oleh PUPR.
“Data dari BPBD itu penting. Harus disinergikan dengan rencana tata ruang yang disusun PUPR agar penanganan banjir tidak bersifat reaktif, tapi benar-benar berbasis data dan peta risiko,” jelasnya.
Selain itu, DLH memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan lingkungan dan mengelola sampah yang kerap menyumbat saluran air. Sementara Dishub berperan dalam rekayasa lalu lintas dan mitigasi kemacetan saat banjir terjadi.
“Kalau masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri seperti sekarang, ya sudah, yang bisa kita lakukan hanya berdoa supaya tidak banjir lagi,” ujar Aan.
Ia menekankan bahwa permasalahan banjir di Samarinda sudah seharusnya diselesaikan melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, bukan sekadar penanganan insidental.(adv)
