Ujarku.co – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi tantangan besar di Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total 1.037 koperasi yang terbentuk, baru sebagian kecil yang aktif menjalankan usaha.
Kondisi ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas KDKMP se-Kaltim yang berlangsung di Kantor DPPK-UMKM Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Rabu (24/9/2025).
Heni Purwaningsih, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DPPK-UMKM) Kaltim, menilai progres program berjalan lambat sehingga diperlukan percepatan di semua lini.
“Program ini merupakan amanat presiden. Tidak bisa hanya mengandalkan provinsi, tetapi harus ada sinergi dari pusat hingga desa. Semua pihak harus bergerak bersama agar koperasi benar-benar hidup dan memberi manfaat nyata,” ujar Heni.
Data terbaru mencatat, 712 koperasi atau 71 persen sudah terdaftar di aplikasi Simkopdes. Namun, 325 koperasi atau 29 persen belum masuk sistem akibat kendala teknis, terutama akses jaringan internet di daerah pedalaman.
Dari koperasi yang aktif, hanya 29 yang berhasil membuka usaha dengan total 42 gerai. Sementara itu, sebagian besar lainnya masih berada di tahap kelembagaan. Untuk kemitraan dengan BUMN, baru 39 koperasi yang mengajukan dan hanya 7 koperasi yang sudah menandatangani perjanjian resmi.
“Potret ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Jangan sampai koperasi berhenti di tahap pendirian tanpa aktivitas usaha,” tegas Heni.
Mengacu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDKMP diwajibkan mengelola tujuh jenis gerai, yaitu kantor koperasi, sembako, pupuk, cold storage, gudang, logistik, serta apotek atau klinik. Daerah juga diberikan ruang menambah satu gerai tambahan berbasis kearifan lokal.
Menurut Heni, pemetaan potensi desa menjadi faktor penting agar koperasi berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. “Tidak semua desa cocok dengan usaha yang sama. Ada yang potensinya di sembako, ada yang di sektor gas, ada pula di bidang lain. Karena itu, kearifan lokal harus jadi dasar pengembangan,” jelasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya merevisi target nasional pembiayaan KDKMP 2025 menjadi 20.000 koperasi dari semula 16.000, dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar per koperasi.
Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak diminta mempercepat realisasi agar manfaat program lebih cepat dirasakan masyarakat. “KDKMP bukan hanya membangun koperasi, tetapi membuka lapangan kerja baru. Sistem kemitraan yang terhubung dengan BUMN akan memastikan program ini berjalan transparan dan terukur,” pungkas Heni.(*)
Penulis: Devi Mogot
