Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan mahasiswa baru (maba) yang belum tercover program Gratispol pendidikan akan tetap mendapat pembiayaan pada semester berikutnya.
Hal ini disampaikan Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim, menanggapi adanya laporan sejumlah mahasiswa yang tidak terakomodasi dalam program tersebut.
Menurut Seno Aji, persoalan ini muncul karena adanya perbedaan antara jumlah kuota mahasiswa yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan universitas dan jumlah maba yang diterima oleh pihak kampus.
“Sebelumnya pihak Kesra sudah membuat PKS, perjanjian-perjanjian kerja sama jumlah kuota mahasiswa masuk universitas. Misalnya diawal UMKT kuotanya 2.500. Pada saat mahasiswa baru masuk menjadi 3.000, artinya yang 500 ini kan tidak bisa kita anggarkan. Padahal kita sebelumnya sudah lakukan perjanjian kerja sama,” ujar Seno, Selasa (26/8/2025).
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim tidak mengurangi kuota yang sudah ditetapkan. Justru persoalan muncul karena universitas menerima jumlah mahasiswa baru melebihi perjanjian yang telah disepakati.
“Sudah ada kontrak kuota dari pemerintah, tapi karena mereka ingin mahasiswa banyak akhirnya lepas dari perjanjian itu,” katanya.
Seno Aji menambahkan, maba yang belum tercover program Gratispol pendidikan pada semester awal sementara waktu harus menanggung biaya pendidikan secara pribadi. Namun, Pemprov Kaltim telah menyiapkan solusi agar pembiayaan bisa dilanjutkan pada semester kedua.
“Nanti di semester kedua tentu saja. Pada saat mereka naik semester kedua, baru kita cover semula,” jelasnya.
Dengan demikian, maba yang belum termasuk dalam kuota semester awal tetap memiliki jaminan pembiayaan pada semester berikutnya. Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan mahasiswa hingga semester akhir.
“Ya, sudah kita alokasikan. Karena besarannya lebih besar dari PKS, maka kita alokasikan untuk semester di atasnya, mulai semester 2, 3, 4, sampai semester 8,” terang Seno.
Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu efisiensi anggaran Pemprov Kaltim kedepannya.
“Insya Allah tidak,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap isu keterbatasan kuota yang sempat menimbulkan pertanyaan dapat dipahami masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan mahasiswa di Kaltim.(*)
Penulis: Devi Mogot
