Ujarku.co – Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg di Samarinda telah memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I, Samri Saputra, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan atau agen yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi gas bersubsidi ini. DPRD Samarinda tidak akan segan untuk mencabut izin usaha bagi pelaku yang melanggar aturan.
Pengawasan ketat akan dilakukan dengan inspeksi langsung ke pangkalan-pangkalan untuk memeriksa ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg. Samri Saputra menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pencabutan izin usaha adalah konsekuensi yang harus diterima.
Fenomena kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg di Samarinda terjadi akibat ulah spekulan yang memanfaatkan selisih harga antara gas bersubsidi dan nonsubsidi. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan harga yang tidak transparan, sehingga membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.
“Kami akan melakukan inspeksi ke lapangan guna memastikan tidak ada penimbunan atau permainan harga. Apabila ditemukan pelanggaran, pencabutan izin usaha adalah konsekuensi yang harus diterima,” tegas Samri.
DPRD Samarinda mempertanyakan pernyataan Pertamina yang menyatakan pasokan LPG 3 kg aman, padahal masyarakat masih kesulitan mendapatkannya. Warga terpaksa mengantre panjang di berbagai titik penjualan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya masalah dalam rantai distribusi yang perlu diusut tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan ditingkatkan agar distribusi gas bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum nakal,” tandasnya.
Sebagai langkah tegas, DPRD Samarinda akan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk melibatkan pihak kepolisian jika ditemukan indikasi penyelewengan. Pengawasan akan ditingkatkan agar distribusi gas bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum nakal. (adv)
