Ujarku.co – Ambisi Kota Samarinda untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kembali disorot oleh Mohammad Novan Syahronny Pasie, Ketua Komisis IV DPRD Samarinda. Ia menilai status tersebut tidak boleh sekadar menjadi gelar simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang inklusif terhadap semua kelompok anak, termasuk penyandang disabilitas.
Novan mengkritisi kondisi taman dan ruang terbuka hijau (RTH) di Samarinda yang dinilai masih belum mengakomodasi kebutuhan anak-anak difabel. Ia menyoroti absennya fasilitas dasar seperti jalur landai, toilet ramah disabilitas, wahana bermain adaptif, hingga informasi dalam bentuk braille.
“Masih banyak taman dan area publik kita yang belum ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau kita benar-benar serius ingin jadi Kota Layak Anak, maka inklusivitas itu wajib dijadikan prioritas, bukan pelengkap,” ujar Novan beberapa waktu lalu.
Ia juga mengkritik pola pembangunan ruang publik yang selama ini lebih mengutamakan aspek estetika ketimbang aksesibilitas. Menurutnya, keindahan taman tidak akan berarti jika hanya dapat dinikmati sebagian anak.
“Taman yang indah tidak berarti apa-apa jika hanya bisa dinikmati sebagian anak. Prinsip KLA itu adalah keadilan dan kesetaraan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Novan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh taman kota yang telah dibangun. Evaluasi ini dinilainya penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan lima klaster utama KLA, termasuk hak perlindungan, partisipasi, dan akses terhadap fasilitas ramah anak.
Tak hanya dari sisi teknis, ia juga menekankan perlunya pendekatan partisipatif. Novan menilai kelompok disabilitas, komunitas anak, dan organisasi sipil harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan taman kota.
“Bukan hal baru jika kota-kota lain sudah mulai menerapkan konsep taman inklusif. Samarinda tidak boleh tertinggal. Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi soal komitmen moral dan politik terhadap kelompok yang selama ini kurang mendapat ruang,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda pun menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu taman inklusif sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran mendatang. Novan menyatakan inklusivitas adalah bagian dari mandat konstitusi dalam menjamin perlindungan dan hak setiap anak.
“Kami akan kawal agar ini masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Inklusivitas bukan opsional, melainkan bagian dari amanat konstitusi tentang perlindungan anak dan prinsip nondiskriminasi,” tutupnya.(adv)
