Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengikuti rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut membahas penjadwalan ulang pelantikan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia, yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025, kini diundur menjadi 20 Februari 2025.
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjelaskan keputusan penundaan ini berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menginginkan percepatan transisi pemerintahan di daerah. Langkah ini bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif, sekaligus memungkinkan kepala daerah yang baru dilantik segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rapat tersebut, Tito juga menegaskan kepala daerah terpilih yang tidak mengalami sengketa pemilu akan dilantik bersamaan dengan mereka yang perkara sengketanya telah dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan ini telah melalui pembahasan bersama DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Arif Surrochman, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Samarinda, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, membenarkan hasil keputusan yang telah disepakati.
“Kami mengikuti rapat bersama Mendagri yang juga dihadiri perwakilan dari berbagai daerah. Hasilnya, pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari mendatang,” ujar Arif, Senin (3/1/2025).
Menanggapi penjadwalan ulang ini, Pemkot Samarinda telah mempersiapkan aspek teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran prosesi pelantikan kepala daerah. Arif menyebut bahwa seluruh persiapan telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Terkait persiapan, kami sudah menyiapkan segala aspek teknis dan administrasi. Saat ini kami hanya menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Meski mengalami penundaan, Pemkot Samarinda memastikan bahwa persiapan pelantikan tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan transisi kepemimpinan berlangsung lancar tanpa hambatan.
“Dari pemerintah pusat, rencananya tetap pada 20 Februari. Kami tinggal menunggu arahan lebih lanjut,” tutup Arif.(*)
Penulis: Devi Mogot
