Ujarku.co – Akmal Malik, Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menjelaskan pertemuannya bersama PT Panen Lestari Mahkota Nusantara (Parimanta) untuk membahas penerapan kartu BBM bersubsidi.
Akmal Malik menjelaskan PT Parimanta menawarkan kerjasama penerbitan kartu BBM bersubsidi yang telah sukses diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Riau.
“Kartu ini sangat menarik karena bisa mendeteksi kendaraan yang selama ini tidak terdata, sekaligus memastikan subsidi diberikan kepada yang berhak, yakni mereka yang membayar pajak kendaraan,” ujar Akmal Malik, Jumat (3/1/2025).
Melalui sistem ini, kendaraan yang telah melunasi pajak akan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Penerapan kartu ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak.
“Ini selaras dengan upaya kita dalam intensifikasi pajak. Apalagi, kita sudah menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kartu ini, warga akan semakin terdorong untuk patuh membayar pajak,” tambahnya.
Keuntungan lain dari sistem ini adalah integrasi transaksi dengan Bankaltimtara, yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan pembayaran.
“Transaksi dengan kartu ini akan melalui Bankaltimtara, sehingga tidak hanya membantu mengontrol BBM bersubsidi, tetapi juga memberikan keuntungan bagi BUMD kita,” jelas Akmal Malik.
Rencananya, minggu depan Pemprov Kaltim dan PT Parimanta akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung implementasi program tersebut.
Namun, sebelum PKS resmi dilakukan, Akmal Malik menginstruksikan OPD terkait untuk segera menyusun langkah-langkah strategis.
“Saya minta OPD segera mengidentifikasi keuntungan serta risiko dari penerapan sistem ini, agar pelaksanaan berjalan optimal,” tegas Akmal, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sementara itu, Siddharta Siddhi, Pimpinan PT Parimanta, memaparkan kartu ini bertujuan mengurangi antrean di SPBU dan memastikan distribusi BBM lebih efisien.
“Saat ini, kuota BBM bersubsidi belum tertata rapi dan penggunaannya belum sepenuhnya tepat sasaran. Dengan kartu ini, kami ingin memperbaiki itu,” katanya.
Siddharta juga menambahkan program serupa di Kepulauan Riau telah berjalan selama lebih dari dua tahun dan mendapatkan penghargaan Inovatif Governance Award pada 2023.
“Kami harap kartu ini dapat diadopsi oleh Kalimantan Timur, karena selain menata penyaluran BBM bersubsidi, program ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Dengan penerapan kartu BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan BBM, menekan penyalahgunaan subsidi, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.(*)
Penulis: Devi Mogot
