Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan membentuk tim auditor dan lembaga pengawas untuk memperkuat efisiensi penggunaan anggaran serta meminimalisir risiko dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Langkah ini diambil menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang menuntut pemerintah daerah menyesuaikan strategi pengelolaan belanja.
Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, menyebut pembentukan tim auditor menjadi langkah penting agar setiap program berjalan sesuai arah kebijakan dan tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya tim auditor, kita berharap bisa membantu mitigasi risiko dan memastikan program yang dijalankan sudah sesuai dengan prioritas,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, pengawasan yang kuat akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Dalam kondisi fiskal yang menantang, keberadaan auditor internal dan lembaga pengawas akan menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sri Wahyuni menambahkan, arah pembangunan Kaltim tahun anggaran 2026 telah difokuskan pada lima program utama yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Lima prioritas itu mencakup peningkatan bantuan keuangan daerah, optimalisasi APBD dengan program unggulan seperti Gratispol dan Josspol, ketahanan pangan, serta transformasi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Program unggulan seperti pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, dan internet gratis di desa menjadi bagian dari fokus pembangunan yang harus dijaga efektivitasnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengawasan. Menurut Sri, masyarakat harus memiliki akses untuk memberikan masukan atau melaporkan pelaksanaan program pemerintah secara langsung.
“Pola pengawasan harus transparan dan terbuka bagi masyarakat yang ingin bertanya atau melaporkan kinerja pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Irfan Pranata, Inspektur Daerah Kaltim, menjelaskan lembaga pengawas ini akan berperan membantu pemerintah dalam meninjau efektivitas anggaran belanja dan memastikan dana publik tersalurkan pada program yang benar-benar berdampak.
“Dari hasil audit, pemerintah bisa mengetahui program mana yang memang harus diprioritaskan. Jika ada program yang kurang penting, dananya bisa dialihkan ke program lain,” terang Irfan.(*)
Penulis: Devi Mogot
