Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembangunan 371 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, hingga saat ini baru 41 SPPG yang memiliki SK aktif, jauh dari target yang ditetapkan.
Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, menjelaskan perlunya percepatan agar manfaat program makan bergizi gratis segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Ini menjadi catatan bersama. Percepatan harus dilakukan agar manfaat program bergizi gratis bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemangku kepentingan terkait di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/8/2025).
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan hingga infrastruktur pendukung. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/119/SJ, pemda diwajibkan mengajukan minimal tiga usulan lahan untuk pembangunan dapur gizi. Lahan tersebut harus milik pemerintah, bebas sengketa, memiliki akses jalan umum, dekat sekolah atau pemukiman, serta dilengkapi jaringan listrik, air, dan sanitasi.
“SPPG akan menjadi dapur besar penyedia makanan bergizi gratis yang didistribusikan setiap hari. Karena itu, lahan pembangunan tidak boleh sembarangan,” jelas Jaya.
Ia menekankan program ini bersifat strategis nasional sehingga tidak bisa dijalankan satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga dukungan masyarakat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target.
“Target kita harus dikejar tahun ini. Kalau daerah bergerak cepat, pusat juga bisa segera menindaklanjuti pembangunan,” tegasnya.
Dari pihak Kementerian Dalam Negeri, evaluasi sementara menunjukkan masih ada sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim yang belum siap mengajukan lahan. Yosephus Nugroho, perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, menyebut timnya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan.
“Kita akan lihat dokumen usulan, status lahan, hingga aksesibilitas nya. Dari tiga lokasi yang diajukan, hanya yang paling layak yang akan diprioritaskan,” ungkapnya.
Keterlambatan pembangunan ini dinilai berpotensi menunda manfaat yang diharapkan, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dengan keberadaan SPPG, siswa dapat belajar dengan perut kenyang dan gizi yang cukup, sementara orang tua mendapat keringanan beban ekonomi.
Selain menyokong ketahanan gizi, SPPG juga diharapkan mendorong terbukanya lapangan kerja baru, memperkuat pendidikan gizi di sekolah, serta meningkatkan layanan kesehatan dasar di masyarakat. Karena itu, percepatan realisasi menjadi hal yang mendesak agar manfaat program segera dirasakan.
Langkah monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemprov Kaltim bersama Kemendagri menjadi fondasi awal menuju percepatan tersebut. Harapannya, dengan sinergi lintas sektor, dapur-dapur gizi bisa segera berdiri sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kaltim yang belajar dalam keadaan lapar atau hanya dengan bekal seadanya.(*)
Penulis: Devi Mogot
