Ujarku.co – Pemerintah terus mempersiapkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim). Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya kesiapan tata kelola agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Tigor Pangaribuan, Deputi Tata Kelola BGN, menyatakan persiapan tidak hanya mencakup bahan pangan, tetapi juga sumber daya manusia yang akan menjalankan program tersebut.
“Kami membahas bagaimana mempersiapkan tenaga pengelola, termasuk adik-adik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sudah direkrut untuk menjadi kepala satuan pelayanan makan bergizi,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Saat ini, sebanyak 37 SPPI telah disiapkan untuk mengelola satuan pelayanan yang akan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Ke depan, total kebutuhan satuan pelayanan di seluruh Kaltim diperkirakan mencapai 450 unit. Namun, untuk tahap awal, kami fokus mengejar target 37 satuan pelayanan yang sudah tersedia,” jelasnya.
Selain kesiapan tenaga pengelola, BGN juga memastikan infrastruktur pendukung, seperti dapur, telah memenuhi standar.
“Dapur merupakan elemen penting dalam keberlangsungan program ini. Saat ini, kami sedang meninjau kesiapan dapur di berbagai lokasi,” tambahnya.
Beberapa pihak telah mengajukan kesiapan fasilitas dapur untuk mendukung program ini. Salah satunya berasal dari Polda yang menyatakan telah membangun dapur yang bisa digunakan.
“Kami perlu memastikan apakah dapur tersebut benar-benar siap sebelum menempatkan tenaga pengelola di sana,” kata Tigor.
Pelaksanaan program MBG di Kaltim direncanakan mulai berjalan pada 17 Februari 2025. Dalam tahap awal, setidaknya empat satuan pelayanan diharapkan sudah bisa beroperasi.
“Minimal, pada tanggal tersebut, empat satuan pelayanan harus sudah berjalan,” tegasnya.
Meski masih dalam tahap awal, BGN memastikan program ini akan terus dikembangkan agar menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah terpencil.
“Kami juga sudah memiliki rencana untuk memperluas jangkauan program ini ke daerah-daerah yang lebih sulit diakses,” ujarnya.
Saat ini, salah satu wilayah terpencil di Kaltim yang sudah memiliki SPPI sebagai kepala satuan pelayanan berada di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
“Kami sudah merekrut tenaga yang akan memimpin satuan pelayanan di sana, sehingga program bisa berjalan dengan optimal,” jelasnya.
Selain menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur, BGN juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran program.
“Kami terus mengevaluasi semua aspek agar implementasi di lapangan dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
