Ujarku.co – Debat terakhir Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 pada Jumat (22/11/2024) menghadirkan adu gagasan yang sengit terkait pengelolaan anggaran daerah.
Dengan rata-rata belanja operasional sebesar 46 persen dalam lima tahun terakhir, dibandingkan hanya 17 persen untuk belanja modal, isu ini menjadi sorotan tajam dalam diskusi publik.
Isran Noor, calon Gubernur Kaltim nomor urut 01, mempertanyakan akurasi data yang disampaikan moderator.
“Pendapatan Kaltim itu luar biasa besar karena hasil kerja kami. Kalau dikatakan lebih besar belanja pegawai, saya mohon maaf, datanya tidak pas,” ujarnya.
Ia bahkan mengisyaratkan mungkin data tersebut berasal dari daerah lain, bukan Kaltim.
Sementara itu, Hadi Mulyadi, menambahkan komposisi belanja ditetapkan bersama DPRD dan diverifikasi oleh Kemendagri. Menurutnya, alokasi belanja modal sudah dilakukan dengan bijak, sehingga Kaltim mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten.
“Kami mengatur belanja modal sedemikian rupa agar bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebabnya ekonomi Kaltim lima tahun berturut-turut terus meningkat,” tegas Hadi.
Namun, Rudy Mas’ud, calon gubernur nomor urut 2, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran saat ini. Ia menyoroti hanya 17 persen dari APBD yang dialokasikan untuk masyarakat, sementara 49 persen terserap oleh belanja pegawai.
“Masyarakat Kaltim tidak mendapatkan manfaat maksimal. Jalan-jalan kita hancur, pendidikan dan kesehatan masih jauh dari kata layak. Mestinya kita bisa memberikan pendidikan gratis hingga seragam sekolah, dan BPJS gratis seperti di Balikpapan,” tandas Rudy.
Pernyataan Rudy langsung dibantah Isran Noor yang menilai data tersebut keliru.
“Mohon maaf, kembali lagi datanya salah,” ujar Isran singkat.
Hadi Mulyadi turut memperkuat bantahan tersebut dengan memaparkan alokasi yang diberikan pemerintah pusat melalui DAU, DAK, dan DBH.
“Mana mungkin 17 persen APBD untuk masyarakat? Tidak masuk akal. Kami telah mengalokasikan 1,3 triliun untuk beasiswa. Semua dikelola dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Meski demikian, Rudy tetap bersikukuh pengelolaan anggaran harus lebih berpihak pada rakyat. Ia menekankan perlunya perbaikan mendasar dalam alokasi anggaran agar memberikan kebermanfaatan yang lebih luas.
“APBD kita habis hanya untuk dukungan manajemen. Ini harus diubah agar kesejahteraan masyarakat di 10 kabupaten/kota bisa ditingkatkan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
