Ujarku.co – Persoalan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan cagar budaya dan museum di Kota Tepian menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan Komisi IV DPRD Samarinda.
Barlin Hadi Kesuma, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disdikbud Samarinda, menyampaikan staf yang ada saat ini tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani.
“Kami kekurangan SDM, kami cuma 20 orang dengan pengelolaan cagar budaya, museum, rumah adat, dan kesenian. Itu tenaganya sudah maksimal, jadi tidak untuk melakukan perubahan-perubahan yang cepat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (10/9/2025).
Barlin menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB sebenarnya membuka peluang untuk menambah pamong budaya. Namun, kuota tersebut belum bisa terpenuhi.
“Kalau pamong budaya itu diizinkan oleh MenPAN-RB, itu bisa dapat tambahan 28 orang. Jadi totalnya 32, yang ada sekarang hanya 4 orang, jadi masih kurang 28. Itu menunjukkan betapa kurangnya manpower kita untuk menjalankan fungsi sesuai undang-undang,” tegasnya.
Kondisi ini membuat pembinaan, pelestarian, hingga promosi cagar budaya di Samarinda belum berjalan maksimal. Padahal, menurut Barlin, kebudayaan memiliki potensi besar sebagai penopang identitas dan perekonomian kota jika dikelola dengan baik.
Samarinda
Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, turut menyoroti masalah yang sama. Ia menilai, banyak potensi budaya di Samarinda yang belum tergarap karena keterbatasan SDM.
“Kita melihat sendiri bagaimana sebenarnya cagar budaya yang ada di Kota Samarinda. Ada rumah adat, museum, pelestarian budaya, tapi tidak terlalu maksimal. Salah satunya karena SDM. Kita hanya punya empat pamong, padahal kebutuhan bisa mencapai 38 bidang seperti ahli musik, seni keramik, bahasa, dan lainnya,” ungkapnya.
Sri Puji menambahkan, meski ada peluang pengangkatan pamong budaya dari Kementerian PAN-RB, tantangan juga datang dari ketersediaan tenaga ahli di Samarinda.
“Ternyata tidak ada. Kita punya prodi seni budaya di IKIP, tapi juga tidak bisa meng-cover. Selain itu, status pegawai kita juga terbatas, ASN sedikit, honorer dan P3K pun tidak ada. Ini yang menghambat,” katanya.
Ia menilai persoalan ini harus segera mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, visi-misi Wali Kota Samarinda yang menekankan peningkatan SDM unggul harus benar-benar diwujudkan, termasuk dalam sektor kebudayaan.
Meski begitu, Sri Puji mengingatkan proses pemenuhan SDM dan anggaran tidak bisa instan. Efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah juga berpengaruh terhadap percepatan program kebudayaan.
“Prosesnya masih panjang, apalagi ada efisiensi yang juga berpengaruh,” ucapnya.
Ia mencontohkan sejumlah aset budaya seperti Teras Samarinda, rumah adat, dan masjid tua yang bisa menjadi daya tarik masyarakat maupun wisatawan. Namun, tanpa dukungan SDM yang memadai, pembinaan dan pengelolaannya sulit dilakukan secara optimal.
“Itu bisa kita gunakan untuk diperkenalkan ke masyarakat, tapi PR nya adalah bagaimana pembinaan dan penyiapan tempat untuk lembaga adat. Tanpa dukungan anggaran dari kota, tentu tidak bisa juga,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
