Ujarku.co – Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim sepakat membentuk tim khusus untuk menangani banjir secara jangka panjang di Samarinda.
Tim ini akan bekerja dengan fokus pada kolaborasi teknis, pendanaan, dan pembagian tugas yang jelas antara pihak-pihak terkait. Hal ini disampaikan Andi Harun, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai menggelar konferensi pers pada Kamis (30/1/2025).
“Setelah rapat tadi, kami sepakat membentuk tim bersama antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS. Bahkan minggu depan, kami akan menandatangani kesepakatan atau MOU sebagai bentuk kolaborasi bersama,” ujar Andi Harun.
Ia menambahkan, MOU tersebut diharapkan selesai pada Kamis atau Jumat mendatang agar pembagian peran menjadi lebih jelas dan profesional.
Andi Harun menekankan penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam proyek besar seperti pembangunan tanggul sepanjang Sungai Karang Mumus, misalnya, dibutuhkan anggaran mencapai Rp900 miliar. Anggaran sebesar itu tidak mungkin ditanggung oleh satu instansi.
“Kota saja tidak bisa, provinsi juga tidak bisa sendiri, apalagi BWS. Tapi kalau kita kerja sama, tantangan ini bisa kita hadapi bersama-sama,” tegasnya.
Tim khusus ini akan bekerja mengidentifikasi kebutuhan teknis dan pembiayaan yang harus dikerjakan masing-masing pihak. Pemerintah kota akan fokus pada penyelesaian masalah sosial dan teknis, seperti pembangunan tanggul dan pemeliharaan saluran.
Sementara itu, BWS Kaltim dan Pemerintah Provinsi akan membantu dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek besar seperti pengangkatan sedimentasi di waduk dan saluran sungai utama.
Berdasarkan data dari BWS, untuk pemeliharaan Waduk Benanga saja, diperlukan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun.
“Anggaran ini belum termasuk kebutuhan untuk Sungai Karang Mumus. Kami harus menghitung bersama efektivitas alokasi anggaran dari setiap pihak,” kata Andi Harun.
Ia juga berharap BWS dapat mengalokasikan anggaran tambahan di luar kebutuhan waduk.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memiliki anggaran rutin untuk pemeliharaan sungai, termasuk di Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungainya, seperti Karang Asam Kecil dan Karang Asam Besar. Anggaran ini akan dikolaborasikan dengan dana dari pemerintah kota dan BWS untuk mengoptimalkan hasil.
“Kita akan hitung secara detail pembagian beban anggaran ini agar bisa efektif,” tambahnya.
Dalam jangka pendek, tim akan fokus pada beberapa langkah strategis, seperti pengangkatan sedimentasi dan pembersihan saluran air yang tersumbat. Proyek-proyek kecil ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di beberapa titik kritis.
“Ada beberapa jangka pendek yang akan segera kami lakukan sambil tim ini bekerja untuk rencana jangka panjang,” ungkap Andi Harun.
Andi juga menegaskan kolaborasi ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pimpinan masing-masing organisasi. Menurutnya, dengan sinergi yang solid, tantangan besar seperti pembangunan tanggul senilai Rp900 miliar bisa diatasi secara bertahap.
“Yang penting kita saling mendukung, baik dari sisi teknis maupun finansial,” katanya optimis.
Banjir yang melanda Samarinda dalam beberapa hari terakhir memang menjadi perhatian besar. Curah hujan ekstrem yang mencapai 140 mm pada 26 Januari 2025, serta buruknya kapasitas drainase di beberapa wilayah, menjadi pemicu utama genangan di sejumlah titik. Masalah ini diperparah dengan sedimentasi di sungai dan waduk akibat aktivitas pembukaan lahan.
Tim khusus yang baru dibentuk ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk menanggulangi masalah banjir di Samarinda. Selain menyelesaikan permasalahan teknis dan pembiayaan, kolaborasi ini juga bertujuan menciptakan koordinasi yang lebih baik antarinstansi.
“Kita tunggu hasil kerja tim ini dalam satu minggu ke depan. Mudah-mudahan langkah ini bisa membawa perubahan besar untuk penanganan banjir di Samarinda,” tutup Andi Harun.(*)
Penulis: Devi Mogot
