Ujarku.co – Samarinda kembali menghadapi tantangan banjir yang memengaruhi berbagai titik di kota. Salah satu upaya pemerintah saat ini adalah mengganti Jembatan PM Noor, yang dinilai sudah tidak mampu menampung volume air dan menjadi salah satu penyebab utama genangan air di wilayah sekitarnya.
“Salah satunya Jembatan PM Noor mungkin perlu diganti karena sudah puluhan tahun dan tidak lagi mampu menampung volume air yang melintas,” ujar Andi Harun saat melakukan tinjauan lapangan, Kamis (30/1/2025).
Menurutnya, perbaikan jembatan ini tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga melibatkan masalah sosial di sekitarnya.
Namun, mengganti Jembatan PM Noor bukanlah hal yang sederhana. Karena jalan tersebut merupakan jalan nasional, maka diperlukan izin dari kementerian terkait.
“Kalau jalan itu adalah jalan nasional, pemerintah kota harus ada izin kementerian dulu. Dari sisi birokrasi saja sudah ada tatanan,” tambahnya.
Untuk mempercepat proses ini, Pemkot Samarinda bersama Pemprov Kaltim dan BWS Kaltim tengah menyusun nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempermudah alokasi anggaran dari APBN.
“Kami tanda tangan bersama, kami sepakat bersama. Itu menjadi lex specialis terhadap aturan umum, sehingga anggaran bisa dialokasikan dari pusat,” jelas Andi Harun.
Ia juga memahami masyarakat menginginkan solusi cepat dan konkret terkait banjir ini.
“Logika masyarakat benar, mereka tidak mau tahu apakah itu jalan nasional atau jembatan kota. Yang mereka tahu, sungai dan jembatan harus beres,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah ingin menunjukkan komitmen nyata untuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir secara menyeluruh.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan menyusun rencana teknis bersama yang mencakup penanganan masalah banjir di berbagai sektor. Selain penggantian jembatan, program lain seperti pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran air juga akan menjadi fokus utama. Sementara itu, solusi jangka menengah dan panjang akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Penanganan banjir ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, mungkin 3-4 tahun. Jadi, kepada seluruh masyarakat Samarinda, kami mohon bersabar,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan terus diupayakan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat.
Andi Harun menekankan kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan banjir di Samarinda. Ia optimistis dengan sinergi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, berbagai tantangan dapat diatasi.
“Kami mau yakinkan kepada publik bahwa kami terus berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir. Tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, penanganan banjir akan terus berjalan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
