Ujarku.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi mengumumkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna ke-3 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Jumat (7/2/2025). Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang telah dilakukan pada 6 Februari 2025 malam.
Pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kaltim 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi pada 5 Februari 2025. Dengan keputusan tersebut, keduanya secara sah akan memimpin Kaltim selama lima tahun ke depan.
Hasanuddin Mas’ud (Hamas), Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini telah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Ada aturan yang harus dipatuhi, yakni pengumuman ini harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah keputusan KPU. Jika melebihi lima hari, kewenangan akan diambil oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami segera menindaklanjutinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamas menyampaikan harapan agar gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan DPRD Kaltim. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif sangat penting demi kemajuan Kaltim.
“Kami berharap gubernur terpilih bisa lebih terbuka dan aktif berkomunikasi dengan DPRD. Kolaborasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan program-program pembangunan berjalan dengan optimal. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga menegaskan komitmennya untuk mengawal serta mendukung setiap program kerja yang diusung oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah “Gaspol!” yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan daerah.
“DPRD tentu akan mendukung penuh setiap program yang dicanangkan oleh gubernur terpilih, termasuk program Gaspol! yang sangat menarik dan inovatif,” tegas Hamas.
Selain itu, DPRD Kaltim juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kaltim dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari tahapan Pilkada, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025. Keputusan ini sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Dengan resminya pengumuman ini, seluruh pihak diharapkan dapat bersatu dan berkontribusi dalam mendukung kepemimpinan baru demi kemajuan Kaltim. Masyarakat pun diminta ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar visi dan misi yang telah dijanjikan dapat direalisasikan dengan baik.(*)
Penulis: Devi Mogot
