Ujarku.co – Andi Harun, Wali Kota Samarinda, menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu menjalankan bisnis secara mandiri tanpa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Andi Harun menekankan bahwa BUMD adalah badan usaha yang bergerak di sektor bisnis, bukan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara penuh mengandalkan anggaran pemerintah. Menurutnya, BUMD seharusnya memiliki inisiatif dan strategi bisnis yang inovatif.
“BUMD harus berani mengambil langkah strategis tanpa selalu mengandalkan APBD. Kalau memang ingin berbisnis, harus siap dengan berbagai cara untuk mendapatkan modal,” ujar Andi Harun, Selasa (4/3/2024).
Ia menjelaskan ada banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan di luar APBD, seperti melalui sindikasi perbankan atau pinjaman komersial. Dengan skema ini, BUMD bisa mengembangkan usahanya tanpa membebani anggaran daerah.
“Misalnya, BUMD membangun usaha dan mendapat kredit dari bank. Jika dikelola dengan baik, keuntungan dari usaha tersebut bisa digunakan untuk membayar cicilan dan masih menyisakan laba. Tidak masalah jika margin keuntungan tidak besar, asalkan mandiri dan tidak membebani APBD,” paparnya.
Andi Harun juga mengingatkan bahwa BUMD tidak hanya memiliki tanggung jawab bisnis, tetapi juga fungsi sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemandirian finansial menjadi krusial agar BUMD dapat menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, lanjut Andi, telah melakukan seleksi ketat terhadap jajaran direksi dan pengawas BUMD. Dengan proses ini, diharapkan pengelola yang terpilih memiliki kapasitas unggul dan mampu berpikir kreatif serta inovatif dalam mengembangkan bisnis.
“Direksi dan pengawas BUMD yang terpilih harus memiliki pola pikir terbuka dan mampu mencari solusi di luar pola kerja konvensional,” ujarnya.
Andi juga mendorong BUMD agar tidak takut mengambil resiko selama perhitungan bisnisnya matang dan prospektif. Menurutnya, selama ada peluang keuntungan yang jelas dan risiko yang terkelola, memanfaatkan pinjaman merupakan langkah wajar dalam dunia usaha.
“Asalkan perhitungan bisnis masuk akal dan menghasilkan keuntungan, tidak perlu takut meminjam untuk ekspansi. Justru ini menunjukkan BUMD mampu bersaing dan berkembang secara profesional,” tandasnya.
Dengan kebijakan ini, Andi Harun berharap BUMD di Samarinda dapat menjadi pilar ekonomi yang mandiri dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah, tanpa terus-menerus membebani kas daerah.(*)
Penulis: Devi Mogot
