Ujarku.co – Dalam debat Pemilihan Wali Kota Samarinda, Andi Harun memaparkan gagasan ambisius untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan di Samarinda, yang saat ini menurut Panelis masih dirasa kurang memadai.
Sebagai calon tunggal, Andi Harun menjawab pertanyaan mengenai minimnya fasilitas kesehatan yang dikelola langsung oleh pemerintah kota serta masih terbatasnya digitalisasi di RSUD Inche Abdoel Moeis, rumah sakit satu-satunya yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda.
Menanggapi kritik soal keterbatasan fasilitas dan digitalisasi layanan, Andi Harun menganggap pandangan tersebut kurang relevan dengan kondisi terkini.
“Mohon maaf, mungkin itu diajukan oleh orang yang tidak mengunjungi RSUD Inche Abdoel Moeis dalam satu minggu terakhir. Setelah kita menetapkan direktur utama yang baru, dan semua fasilitas sudah berbasis digital,” ujar Andi Harun, Senin (4/11/2024).
Menurutnya, langkah-langkah digitalisasi telah mulai diterapkan di RSUD tersebut untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan bagi pasien, terutama mengingat lokasinya yang berada di pinggiran kota.
Selain digitalisasi, Andi Harun mengungkapkan rencana besar dalam meningkatkan kualitas RSUD Inche Abdoel Moeis melalui proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP).
Program tersebut, kata Andi Harun, menjadikan RSUD Inche Abdoel Moeis sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang akan dikembangkan melalui mekanisme ini dan sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Keuangan.
“Baru saja ditetapkan akan dibangun melalui proyek KPBU, atau proyek PPP yang resmi. Pertama, sudah mendapatkan SK dari Menteri Keuangan, dan pada bulan November ini akan dilakukan tender prakualifikasi. Direncanakan pada bulan April 2025, rumah sakit ini akan dibangun dengan investasi dari Aspek Medical Group, perusahaan kesehatan terkemuka dari Australia,” jelasnya.
Dalam proyek tersebut, RSUD Inche Abdoel Moeis akan diperbarui baik dari sisi fisik maupun fasilitas dengan standar internasional. Selain pembangunan fisik, Andi juga menekankan perbaikan dalam manajemen dan peningkatan kapasitas tenaga medis.
“Pelayanan ini tidak hanya fisiknya yang kita bangun dan alatnya yang kita ganti dengan berstandar internasional, tapi juga ada proses perbaikan manajemen. Kami akan mendatangkan dokter-dokter profesional dari Australia dan beberapa negara lain untuk melakukan transfer pengetahuan, baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill. Program ini diharapkan berjalan selama satu hingga satu setengah tahun, sehingga setelahnya pengelolaan rumah sakit dapat dijalankan dengan standar yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menyatakan pelayanan publik di bidang kesehatan, khususnya rumah sakit, tidak boleh dimonopoli oleh pemerintah kota. Menurutnya, perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung tersedianya layanan kesehatan yang merata di Samarinda.
“Samarinda dalam soal rumah sakit tidak bisa lagi dipertahankan untuk memonopoli pelayanan publik. Kehadiran pemerintah di sektor publik itu hanya mengatur dan melakukan pembinaan, tapi di sektor privat, kita harus bertindak sebagai fasilitator, termasuk mendukung rumah sakit-rumah sakit swasta,” tandas Andi Harun.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
