Ujarku.co – Menjelang Pilkada serentak 2024, Fahmi Idris, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dana kampanye.
Ia menyatakan, semua KPU Kabupaten/Kota di Kaltim perlu lebih cermat dalam memantau penggunaan dana kampanye agar proses pemilu berlangsung adil dan transparan.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap tahapan dana kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujar Fahmi, Selasa (17/9/2024).
Ia menegaskan, pengelolaan dana kampanye akan diaudit secara ketat setelah kampanye selesai, sehingga tidak boleh ada penyimpangan yang terjadi.
Fahmi juga menggarisbawahi prinsip transparansi dan kesetaraan perlakuan terhadap pasangan calon (Paslon).
“Setiap Paslon harus diperlakukan secara setara, baik dalam penggunaan dana maupun akses kampanye. Jangan ada perlakuan yang berbeda,” tegasnya.
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Ia menambahkan, setiap KPU daerah harus segera melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana kampanye, mengingat waktu yang semakin dekat.
“Kampanye hanya berlangsung sekitar 60 hari dan berakhir pada 23 November 2024. Kita harus berkomunikasi dengan para Paslon sejak dini,” jelas Fahmi.
Koordinasi antar divisi di KPU daerah juga dianggap sangat penting.
“Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan kampanye atau pengelolaan dana, hal tersebut harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu sebelum melibatkan KPU Kaltim,” ingat Fahmi.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan di tingkat lokal untuk menjaga efektivitas pengawasan.
Dengan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap aturan, Fahmi Idris berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar, damai, dan bebas dari potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokrasi.
“Kami dari KPU Kaltim siap membantu, namun upaya penyelesaian harus dilakukan terlebih dahulu di daerah,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
