Ujarku.co – Rencana kerja DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2026 telah rampung disusun oleh Panitia Khusus (Pansus). Meski dokumen perencanaan tersebut sudah difinalisasi, sejumlah catatan muncul terkait padatnya agenda yang dirancang dan potensi lonjakan kebutuhan anggaran.
Hasanuddin Mas’ud (Hamas), Ketua DPRD Kaltim, menyoroti adanya tambahan aktivitas seperti kunjungan ke kabupaten/kota serta daerah pemilihan (dapil) yang membuat jadwal kerja semakin padat.
“Banyak tambahan kegiatan yang bikin agenda jadi luar biasa padat. Ini konsekuensinya adalah biaya. Saya khawatir pembiayaannya tak mencukupi,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-11 di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025).
Hamas menyampaikan anggaran rutin DPRD Kaltim dalam satu tahun berada di kisaran Rp300 miliar. Namun, dengan adanya agenda tambahan di tahun 2026, kebutuhan dana diperkirakan akan meningkat. Ia juga menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang berpotensi membatasi ruang gerak pembiayaan.
Meskipun demikian, Hamas berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap dapat memberikan dukungan pendanaan agar DPRD bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sarkowy V Zachry, Ketua Pansus Renja DPRD Kaltim, memastikan perhitungan kebutuhan anggaran telah disusun secara matang. Penyusunan dilakukan bersama Bappeda dan BPKAD, dan telah dikomunikasikan kepada Gubernur Kaltim.
“Hasil hitungannya berada di angka sekitar Rp500 miliar. Ini bukan angka asal, tapi berdasarkan data dan kebutuhan riil. Pihak eksekutif juga sudah memahami,” jelas Sarkowy.
Namun, ia menegaskan semua kegiatan yang dirancang tetap bersifat fleksibel dan akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Seperti tahun 2025, misalnya, agenda kunjungan luar negeri DPRD batal dilakukan karena adanya penyesuaian efisiensi.
“Semua disiapkan dengan ruang gerak. Itulah gunanya ada anggaran perubahan. Kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, maka bisa dikurangi atau disesuaikan,” tutupnya.
Dengan pendekatan realistis dan adaptif ini, DPRD Kaltim berharap seluruh rencana kerja tahun 2026 dapat berjalan efektif tanpa membebani anggaran secara berlebihan.(*)
Penulis: Devi Mogot
