Ujarku.co – Pengawasan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim) harus memberi dampak langsung terhadap kinerja perangkat daerah, bukan sekadar menjadi agenda rutin tanpa hasil yang jelas. Penegasan tersebut disampaikan Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim.
Menurut Salehuddin, pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud jika program kerja perangkat daerah berjalan sesuai rencana, terukur, dan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat.
“Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan terkait monitoring program kegiatan termasuk apa yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui hambatan yang diketahui masing-masing OPD,” ujar Salehuddin, dalam rapat kerja bersama lima perangkat daerah di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/8/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Komisi I lainnya, Dari pihak eksekutif Inspektur Daerah Kaltim, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, perwakilan Biro Organisasi, serta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim, termasuk Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan, serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kebutuhan lapangan, bukan semata mengejar target administratif. Menurutnya, transisi kelembagaan di beberapa perangkat daerah harus berjalan tertib agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Salehuddin juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas auditor di Inspektorat Daerah demi memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Selain itu, berbagai kendala teknis yang dihadapi OPD, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga penyesuaian terhadap regulasi baru, menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Ia menilai forum seperti ini harus dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka untuk mencari solusi yang bisa segera diimplementasikan.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap rapat kerja serupa dapat dijadikan mekanisme rutin yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan begitu, pelayanan publik di Kaltim diharapkan dapat terus meningkat.
Lebih lanjut, Salehuddin mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus responsif terhadap perubahan dan dinamika kebutuhan warga. Ia menilai koordinasi yang baik akan memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah tantangan yang berkembang.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah bukan hanya diukur dari pencapaian target di atas kertas, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis kebutuhan, ia optimistis kinerja perangkat daerah di Kaltim akan lebih maksimal dan berdampak positif bagi warga.(*)
Penulis: Devi Mogot
