Ujarku.co – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan adanya integrasi antara pemerintah dan perusahaan tambang batu bara dalam penyusunan cetak biru program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lingkar tambang.
Bambang Arwanto, Kepala Dinas ESDM Kaltim menjelaskan, pihaknya berwenang dalam mengelola dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Setiap tahun, realisasi program tersebut mengalokasikan dana sekitar Rp400 miliar yang disetor dari perusahaan.
Dana tersebut mencakup delapan sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas masyarakat, serta infrastruktur.
“Nah tapi yang jadi masalah itu, kebanyakan program-program mereka itu tidak disinergikan dengan pemerintah daerah. Jadi rebutan ruang publik,” ujarnya, Senin (25/8/2025).
Ia mencontohkan, pemerintah membina UMKM, namun perusahaan juga melakukan hal yang sama.
“Jadi buang-buang anggaran,” kritiknya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan adanya acuan pemetaan ruang publik dalam pengelolaan PPM dan CSR. Menurutnya, harus ada area publik yang bisa diisi oleh pemerintah dan area yang menjadi ruang perusahaan, sehingga anggaran lebih tepat sasaran.
Selain itu, Bambang menegaskan pentingnya integrasi program PPM dan CSR dengan program Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Gratispol maupun Jospol, terutama di wilayah desa dan daerah tertinggal.
Ia juga mendorong adanya peningkatan dana CSR batu bara yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Jika per tahun 370 ton, maka hasilnya CSR kurang lebih sekitar Rp3,7 triliun. Itu sangat signifikan bagi pembangunan Kaltim, terutama dalam infrastruktur di daerah tertinggal,” jelasnya.
Pihaknya mengusulkan agar dana CSR ditingkatkan dari Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.
“Kami sangat ingin menyatukan seluruh daerah yang ada di Kaltim dengan infrastruktur yang baik,” pungkas Bambang.(*)
Penulis: Devi Mogot
