Ujarku.co – Jumlah SMA dan SMK di Kaltim mencapai 241 sekolah, sementara sekolah swasta mencapai 400-an sekolah.
Dari jumlah itu hanya diawasi sebanyak 34 pengawas.
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mendorong pemprov melakukan penambahan pengawas sekolah pada 2024 mendatang.
“Pengawas sekolah terbatas, operasionalnya tidak ada dan lokasinya jauh-jauh pula,” kata Salehuddin, Jumat (13/10/2023).
Komisi IV juga menyoroti rata-rata pengawas sekolah justru memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu, menurutnya pengawas sekolah terkait sudah tak efektif.
“Di beberapa kabupaten dan kota yang saya dapatkan datanya, jangankan mau mengawas, Kurikulum Merdeka saja mereka belum dapat. Baru ke kepala sekolah dan guru,” jelasnya.
Salehuddin pun mempertanyakan, bagaimana pengawas sekolah hendak melakukan pengawasan tapi pengawasnya sendiri belum mendapatkan sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka secara komprehensif.
Pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut ke Disdikbud Kaltim.
“Ini ada kami sampaikan saat banggar maupun rapat dengar pendapat dengan Disdikbud. Artinya, 2023 APBD Perubahan 2023 APBD Murni 2042, kami berikan porsi lebih ke pengawas,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, bicara soal kebijakan, maka pengawas sekolah itu berada di posisi evaluasi. Evaluasi itu, ujarnya, jadi salah satu muatan untuk melakukan formulasi kebijakan selanjutnya.
“Kalau pengawas ini tidak diberikan porsi yang bagus, baik serta ideal, otomatis kita tidak bisa berharap proses pengawasan pendidikan itu bisa bagus,” pungkasnya. (adv/DPRDKaltim)
