Ujarku.co – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Kaltim Tahun 2025-2045 dan RKPD Kaltim Tahun 2025 di Ballroom Cyrstal I Hotel Mercure Samarinda, Kamis (2/5/2024).
Dalam kesemempatan tersebut, Hamas menyarankan beberapa rekomendasi untuk RPJPD dan RKPD Kaltim yang menyoroti kekhawatiran pihak-pihak yang mengukur indikator dengan membandingkan pencapaian dengan target.
Seperti tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan, Kaltim berada pada tingkat tertinggi dengan persentase 6,11 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mahulu tertinggal jauh dari IPM provinsi dengan nilai 69,69 persen dibandingkan dengan nilai IPM provinsi sebesar 78,20 persen.
“Tingkat pengangguran terbuka di Kaltim menempati urutan tertinggi tingkat pengangguran terbuka di regional Kalimantan. Selain itu kami berharap kemantapan jalan provinsi tahun 2024 melampaui nilai kemantapan jalan provinsi di atas 85 persen, sesuai target di tahun 2025,” ujar Hamas.
“Prevalensi stunting juga capaian nilainya sebesar 23,90 persen dan masih lebih rendah dari nilai prevalensi stunting nasional 21.60 persen,” tambahnya.
Untuk itu, Hamas mewakili DPRD Kaltim menganjurkan peningkatan pagu anggaran kegiatan dewan karena perlu adanya tambahan beberapa kegiatan kedepannya.
“Ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengubah skema pembiayaan kegiatan dari ‘at cost’ menjadi ‘lumpsum’. Ini kalau tidak diperhatikan, nanti DPRD tidak bisa optimal kerjanya,” jelas Hamas.
Peraturan tersebut mengubah pola pembayaran perjalan dinas bagi anggota DPRD, sehingga mereka dapat menerima dana sekaligus di muka namun pembayaran tersebut tidak dibayarkan berdasarkan pengeluaran sebenarnya.
Kemudian, DPRD Kaltim sedang melaksanakan program baru bernama ‘Dialog Rakyat’, yang memerlukan dana tambahan untuk pemantauan anggaran dan komunikasi publik. Dimana peningkatan anggarannya ditargetkan dari Rp300 miliar menjadi Rp400 miliar.
“Ini perlu biaya, makanya anggaran kami tidak cukup. Bagaimana kami dapat bekerja? Kunjungan tidak ada uangnya. Makanya harus terorganisir dan sistematis. Jangan sampai nanti tiba-tiba kok DPRD ada tambahan biayanya,” tutup Hamas.(*)
Penulis: Devi Mogot
