Ujarku.co – Makmur HAPK, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), melayangkan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim yang digelar pada Kamis (12/6/2025). Ia menyoroti ketidakhadiran unsur pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, baik Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah (Sekda) dalam agenda penting tersebut.
Rapat paripurna kali ini mengagendakan Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Namun, menurut Makmur, kehadiran pejabat struktural yang bukan unsur pimpinan, tidak mencerminkan penghormatan terhadap DPRD sebagai lembaga legislatif.
“Ini kan rapat pertanggungjawaban, tapi yang hadir malah asisten atau staf ahli. Kalau gubernur tidak ada, wakil gubernur juga tidak ada, paling tidak Sekda harus hadir,” tegas Makmur.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah selama sepuluh tahun. Menurutnya, agenda penting seperti pertanggungjawaban tidak layak diwakili oleh pejabat di luar lingkup pimpinan utama.
“Terus terang saja, kalau yang begini-begini saya tidak mungkin tinggalkan. Ini bukan rapat teknis biasa,” tambahnya.
Makmur juga mengkritik sikap Pemprov Kaltim yang terkesan memilah-milah agenda mana yang wajib dihadiri pimpinan dan mana yang tidak. Ia menilai, untuk forum resmi seperti penyampaian LKPJ atau pertanggungjawaban APBD, seharusnya diprioritaskan oleh jajaran tertinggi pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran Sekda sebagai pejabat administratif tertinggi minimal harus bisa mewakili pemimpin daerah dalam situasi seperti ini. Ia menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap fungsi DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Saya harapkan ini jangan dianggap sepele. DPRD adalah lembaga penting. Kalau namanya pertanggungjawaban, maka pihak eksekutif juga harus menunjukkan keseriusan,” pungkas Makmur.
Rapat Paripurna ke-18 ini tetap berjalan dengan agenda penyampaian nota keuangan, namun interupsi Makmur HAPK menjadi sorotan utama, mempertegas pentingnya etika kehadiran dalam relasi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.(*)
Penulis: Devi Mogot
