Ujarku.co – Dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang percepatan penyusunan kebijakan jasa konstruksi di daerah, Sapto Setyo Pramono, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, menekankan pentingnya mempersiapkan pelaku jasa konstruksi di Kaltim.
“FGD ini membicarakan bagaimana mempersiapkan masyarakat jasa konstruksi di Kaltim, baik pelaksana, konsultasi, maupun jasa teknis lainnya. Kebijakan yang ada, seperti Pergub 46 Tahun 2023, akan kami dorong menjadi perda. Ini untuk memastikan transparansi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal yang profesional,” ujar Sapto, di Hotel Grand Verona, Selasa (19/11/2024).
Ia juga menyoroti besarnya dana yang berputar di Kaltim, yang mencapai sekitar Rp70 triliun dari APBN, swasta, dan pemerintah daerah. Sapto menegaskan perlunya kesiapan SDM lokal untuk mengelola proyek-proyek ini.
“Kita harus siap. Jangan sampai banyak proyek diambil pihak luar karena kita tidak mempersiapkan diri. Upgrade kemampuan SDM itu wajib,” tambahnya.
Sapto mengajak pelaku jasa konstruksi untuk bersaing secara sehat dan menunjukkan kualitas terbaik. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan asosiasi profesi konstruksi di Kaltim.
“Kita harus menunjukkan bahwa SDM jasa konstruksi di Kaltim mampu bersaing dengan daerah lain. Ini juga menghindari masalah seperti banting harga atau proyek yang tidak selesai,” jelasnya.
Selain meningkatkan daya saing, Sapto mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan dan dampak positif bagi perekonomian lokal.
“Tujuan utama dari pembangunan ini adalah pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas daya saing. Semua ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat Kaltim secara merata,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
