Ujarku.co – Salehuddin, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar), menyoroti lonjakan angka putus sekolah di wilayahnya. Ia mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, ribuan anak di Kukar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Sekitar 1.911 anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar tidak melanjutkan ke tingkat SMP,” ungkap Salehuddin.
Situasi semakin memprihatinkan di tingkat menengah. Data menunjukkan 2.400 lulusan SMP tidak meneruskan ke SMA, sementara 3.258 siswa berhenti di tengah jalan. Bahkan, sekitar 6.000 anak di Kukar tercatat belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Menurut Salehuddin, penyebab utama tingginya angka putus sekolah di Kukar meliputi kondisi ekonomi yang sulit, keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga seperti berkebun, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
“Banyak anak yang terpaksa bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya respons cepat dan kolaborasi semua pihak untuk mengatasi krisis pendidikan ini. Beberapa solusi konkret yang diusulkannya meliputi peningkatan akses, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta edukasi kepada masyarakat.
Dalam aspek akses pendidikan, Salehuddin mendorong optimalisasi program bantuan seperti Beasiswa Kaltim Idaman dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Bantuan biaya pendidikan harus diperluas dan disalurkan secara tepat sasaran agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa bersekolah,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan asrama bagi siswa di daerah terpencil. Dengan adanya fasilitas ini, anak-anak di pelosok akan lebih mudah mengakses pendidikan tanpa terkendala jarak.
“Asrama menjadi solusi bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah,” tambahnya.
Di sisi infrastruktur, Salehuddin menekankan pentingnya membangun sekolah dengan fasilitas yang memadai di daerah perbatasan dan pedalaman. Penyediaan transportasi khusus siswa di kawasan terpencil juga dinilai mendesak untuk memastikan semua anak bisa bersekolah tanpa hambatan geografis.
Pentingnya keterlibatan masyarakat juga menjadi sorotannya. Ia mengajak tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk aktif memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan.
“Kita harus menanamkan kesadaran bahwa pendidikan adalah investasi masa depan anak,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Salehuddin berharap pemerintah daerah terus berinovasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif. Ia menekankan persoalan putus sekolah bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai elemen.
“Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, kita bisa memastikan tidak ada lagi anak di Kukar yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” tutup Salehuddin.(*)
Penulis: Devi Mogot
